Home / Regional / All News / Perda Cagar Budaya Tingkatkan Peradaban Kesejahteraan Rakyat

Perda Cagar Budaya Tingkatkan Peradaban Kesejahteraan Rakyat

BANDUNG, matakota.com — Warisan budaya berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan agar budaya perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, serta kebudayaan.

Sehingga, benda cagar budaya, baik yang bergerak atau tidak, tetapi mempunyai hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perlu mendapat perlindungan seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

“Benda cagar budaya tidak hanya penting bagi disiplin ilmu arkeologi, tetapi terdapat berbagai disiplin yang dapat melihat kaitan antara benda cagar budaya dengan kebudayaan sekarang,” kata Wakil Ketua Pansus 11 DPRD Kota Bandung Folmer Siswanto Silalahi, di Gedung DPRD Kota Bandung, belum lama ini.

Folmer menjelaskan, untuk daerah yang mempunyai kebijakan melindungi cagar budaya daerah, keberlangsungan nilai kesejarahan arkeolog di masyarakatnya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan.

“Terpeliharanya benda cagar budaya oleh semua pemangku kepentingan merupakan substansi dari UU Cagar Budaya No 11 Tahun 2010, maka negara menjamin kebebasan penduduknya untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan miliknya,” ujar Folmer.

Menyoal keberadaan benda cagar budaya terkait kepentingan arkeologi, Folmer mengungkapkan, perhatian terfokus pada persoalan kongkrit meningkatkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus mengangkat peradaban menggunakan benda peninggalan yang miliki nilai sejarah.

“Ini pula yang menjadi misi dalam menyusun Perda Cagar Budaya yang dilaksanakan Pansus 11 dan Pemkot Bandung,” jelas Folmer.

Pertimbangan yang dikedepankan dalam penyusunan Perda Cagar Budaya, lanjut politisi PDI Perjuangan ini, menilik dari sisi ekonomi, kehadiran Perda Cagar Budaya harus mampu meningkatkan harkat martabat masyarakat, sehingga terdampak regulasi itu, akan memunculkan tanggungjawab publik terhadap pelestarian cagar budaya.

“Intinya, perlindungan cagar budaya menjadi kewajiban semua orang,” tegas Folmer.

Selain itu, terhadap perkembangan peradaban, Perda Cagar Budaya harus mampu membuka peluang upaya pengembangan dan pemanfaatannya oleh masyarakat, bahkan pada sisi tata kelola, pemerintah dituntut mampu meringankan beban pelestarian yang ditanggung masyarakat.

Semangat tersebut, terang Folmer, merupakan perubahan paradidma dari aturan lama yaitu Undang Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Untuk itu, ditegaskan dirinya, sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi, lahirnya Perda Cagar Budaya harus dibarengi dengan semangat pelestarian yang bukan diartikan sebatas perlindungan semata, tetapi harus menjadi jembatan yang menghubungkan unsur perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan.

“Ketiga unsur itu tidak dapat dipisahkan, dimana setiap unsur berperan memberikan fungsi kepada unsur lainnya,” pungkas Folmer. (adv)

About andry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*