Home / Regional / All News / Evaluasi AKIP dan Reformasi Birokrasi

Evaluasi AKIP dan Reformasi Birokrasi

Oded+M+Danial_1BANDUNG, matakota.com — Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial menghadiri acara Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, di Aula Barat Gedung Sate, Senin (15/8/2016).
Oded menjelaskan, dirinya dan beberapa kepala daerah lainnya mengikuti evaluasi tentang AKIP, “Ada 5 kota dan 5 kabupaten yang mengikuti evaluasi akuntabilitas kinerja dan evaluasi birokrasi,” jelasnya.
Ditambahkan oded, ini merupakan program gagasan dari Gubernur dan Menpan RB. “Evaluasi ini cukup baik, karena kita harus menunjukan kinerja dan birokrasi yang maksimal untuk pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Oded menambahkan, untuk pelaksanaan Kota Bandung, Insya Allah tempatnya di Auditorium, “Kita terus mengevaluasi tiap dinas, agar menghasilkan kinerja yang baik,” ujarnya.
Oded berharap dengan adanya evaluasi ini jajaran Pemerintah Kota Bandung akan lebih mengetahui bagaimana perkembangan AKIP di Kota Bandung, “Karena kita sudah dapat nilai A. Mudah-mudahan Kota Bandung nilainya  dapat meningkat,” ujar Oded.
Lebih lanjut dikatakannya,  motivasi harus terus diberikan kepada seluruh jajaran dalam hal birokrasi dan akuntabilitas kinerja. “Kita terus berikan motivasi tidak lain dan tidak bukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik,” pungkas Oded.
Deputi Reformasi Birokrasi Pengawasan dan Akuntabilitas, Didit Nurdiyatmoko menjelaskan, tugas sekarang ini untuk melakukan dua evaluasi, yaitu evaluasi atas penerapan reformasi birokrasi dan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. “Jadi, evaluasi ini arah atau sasarannya sesuai dengan reforamsi birokrasi untuk mewujudkan aparatur yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan mampu memberikan pelayanan yang baik,” jelasnya.
Didit menambahkan, banyak yang harus dievaluasi khususnya wilayah Jawa Barat yaitu mencangkup 1 provinsi dan 10 kabupaten kota. “Kami ada dua tim yang ditugaskan ke Jawa Barat ini, kira-kira sekitar 12 orang, nantinya dalam tim akan dibagi beberapa kelompok dan kabupaten,” ujarnya.
Evaluasi ini sederhana yaitu mengarahkan dan memetakan penerapan reformasi birokrasi ataupun akuntabilitas kerja. “Jadi bagaimana posisi dan kondisi penerapan reformasi birokrasi serta akuntabilitas kerja di masing-masing provinsi dan kabupaten kota,” katanya.
Ditambahkan Didit, “Tugas yang kedua yaitu memberikan saran masukan untuk perbaikan, jadi tugasnya supaya kualitas ke dua implementasi ini akan menjadi baik,” jelasnya.
“Kira-kira kualitas yang sudah disampaikan akan diperluas yang kami targetkan kali ini,” ujarnya.
Terkait evaluasi ada 8 area perubahan, bisa disebut pengungkit, yaitu upaya untuk menyederhanakan birtokrasi, manajmen perubahan, peraturan perundangan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, pengawasan dan akuntabilitas publik. “Kami akan liat upaya apa saja yang sudah dilakukan masing masing kota dan provinsi,” ujarnya.
Selain itu akan dilakukukan survei kepada masyarakat maupun pegawai, “Survei kepada masyarakat, ‘Apakah mereka sudah merasakan reformasi birokrasi di pemerintah, seperti itu contoh pertanyaannya’. Jadi kami akan melakukan survei kepada masyarakat yang sudah pernah bertransaksi dengan pemerintah, misalnya terkait investasi, ataupun pelayanan publik, apakah reformasi ini sudah dirasakan atau belum,” jelasnya.
Dalam melakukan survei ini, dibantu oleh Tim BPS terkait dengan metodologi dan sebagainya serta akan dibantu pihak ke tiga dalam pelaksanaan dan pencacahannya. “Survei dilakukan mulai awal September kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, akan dilakukan juga survei pegawai, yaitu dengan mengumpulkan pegawai sebagai semple secara acak dari seluruh jajaran, dan akan diberi pertanyaan, contohnya, “Sudah merasakan reformasi di wilayah internal belum? Jika ya atau tidak, kemukakan alasannya,” jelas Didit.
Terkain dengan evaluasi akuntabilitas kerja, tentu bertujuan untuk mengarahkan sejauh mana efektifitas penggunaan anggaran dikaitkan dengan kinerja yang dihasilkan. “Jadi jika sudah bisa kami lihat bagaimana efektifitasnya, itu tentu menjadi semakin membaik, kita dikatakan akuntabel jika penggunaan anggaran semakin efektif untuk  menunjang kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Soal penilainya apakah CC, B, BB dan A ataupun AA,  tentunya mempunyai makna yang berbeda. “Jika CC bahwa menyampaikan laporan dengan tepat waktu dan lumayan berkualitas, tapi jika B, efektifitas anggaran dan kinerja sudah bisa terhubung dan kelihatan, ketika BB budaya kinerja semakain baik, artiya bagaimana atas menilah bawahan menilai secara berkala mengakitkan kinerja dengan operesinya, Ketika nialinya A, efektifitas tinggi dan baik, artinya fokus kepada hal yang prioritas,” jelasnya.
Tentunya dalam evaluasi ini diharapkan kerjasama dari ibu bapak sekalian, hari ini mungkin hanya diskusi awal dan perolehan data identifikasi. “Setelah itu kami bisa berkunjung dengan melanjutkan evaluasi sesuai dengan tugas yang sudah diberikan,” jelasnya. (RH04)

About andry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*