Home / Regional / All News / e-katalog Lokal akan Segera Berlaku di Kota Bandung

e-katalog Lokal akan Segera Berlaku di Kota Bandung

e-kataloglokalakansegeraberlakudikotabandungdiskominfoBANDUNG, matakota.com — Pemerintah Kota Bandung tengah mempersiapkan e-katalog lokal untuk mempermudah proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Saat ini, pembentukan e-katalog lokal sedang menunggu peresmian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bandung yang mandiri sebagai salah satu syarat yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Unit tersebut akan mulai aktif Januari 2017 sejalan dengan beroperasinya Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru.

“Kita sedang persiapan e-katalog lokal dimulai dengan syarat pertama, ULP-nya harus mandiri. Ini saya laporkan, per Januari sudah siap. Jadi kita bisa ikut di rombongan kedua,” uar Ridwan usai menjadi pembicara pada Gelar Pengadaan Kota Bandung di Plaza Balai Kota Bandung, Kamis (1/12/2016).

LKPP sendiri sudah meresmikan e-katalog percobaan di 5 daerah di Indonesia pada gelombang pertama, yakni Kabupaten Badung, Kota Semarang, Kota Surabaya, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi DKI Jakarta.

Melalui e-katalog, pemerintah bisa melakukan efisiensi penggunaan anggaran sebab barang dan jasa ditawarkan dengan harga yang kompetitif serta kualitas yang baik. E-katalog juga mendorong transparansi anggaran karena di sana telah dicantumkan harga barang sesuai dengan kualifikasinya.

Pemerintah Kota Bandung terdorong untuk segera mewujudkan e-katalog lokal tersebut. Menurut Ketua LKPP, Agus Prabowo, dengan e-katalog lokal produk barang dan jasa yang dimiliki Kota Bandung akan bisa ditayangkan di katalog nasional sehingga bisa dibeli oleh pemerintah se-Indonesia. “Nanti kalau sudah banyak kita akan punya pasar pengadaan yang dahsyat, barangkali bisa terbesar di dunia nanti,” tutur Agus.

Ia mengatakan, saat ini e-katalog telah memiliki hampir 80.000 produk, mulai dari alat tulis kantor, alat kesehatan, kendaraan, hingga sapi. “Setiap barang jasa yang bisa dikuantifikasi, ada mereknya, ada harganya, ada penyedianya bisa (dimasukkan ke e-katalog),” imbuh Agus.

Salah satu keuntungan dari e-katalog adalah efisiensi waktu sebab sistem ini bisa mengurangi lelang. Barang dan jasa yang telah tercantum pada e-katalog bisa langsung diakses tanpa melalui lelang. “Karena yang namanya lelang banyak masalah. Nanti ke depanya lelang akan ditekan habis sampai hanya ke pekerjaan-pekerjaan yang terpaksa harus lelang karena di pasar tidak ada, contohnya infrastruktur, pekerjaan kompleks, maupun konsultansi,” jelas Agus.

Agus menerangkan, sistem kerja e-katalog ini nantinya akan seperti e-dagang (e-commerce) di mana pemerintah bisa mengakses barang dan jasa yang dibutuhkan secara online. “Jadi nanti seperti online shop, yang jual pemerintah, yang beli pemerintah,” kata Agus.

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

Selain urusan e-katalog, Pemerintah Kota Bandung dengan LKPP juga bekerja sama terkait proses Public-Private Partnership (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam hal ini, LKPP melakukan pendampingan kepada pemerintah kota dalam proses tersebut. “Kita lagi bikin prototip, yang damping LKPP supaya prosedurnya baik. Setelah—dalam tanda kutip—lulus satu dua proyek, nanti kami menyelenggarakan sendiri kerjasmanya,” jelas Ridwan Kamil.

Ridwan mengatakan, beberapa proyek KPBU yang akan didampingi LKPP antara lain pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan pembangunan rumah sakit. “Yang kita dibantu LKPP ini PJU. 30.000 sampai 50.000 lampu kita akan lakukan KPBU sehingga lampu menyala malam hari dikelola swasta. Pelayanan jadi baik. Rumah sakit juga akan kita KPBU-kan,” ujarnya.

Ridwan berharap ke depannya tidak ada lagi istilah tidak ada uang untuk pembangunan. “Jangan nunggu uang baru kita menyediakan pelayaanan kepada warga. Nggak ada uang juga kita bisa dengan KPBU ini sehingga perubahan bisa dirasakan oleh masyarakat dengan mekanisme keuangan yang kita atur,” pungkasnya. (RH04)

About andry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*