Home / Regional / All News / BLP Garap 855 Proses Lelang di Tahun 2016 dan Target 600 Lelang di Tahun 2017

BLP Garap 855 Proses Lelang di Tahun 2016 dan Target 600 Lelang di Tahun 2017

BLP Garap 855 Proses Lelang di Tahun 2016 dan Target 600 Lelang di Tahun 2017BANDUNG, matakota.com — Proses Pelayanan dan Pengadaan baik Barang, jasa, Konsultasi maupun Fisik yang berlangsung di Pemerintah Kota Bandung sebagai suatu proses Pembangunan memerlukan adanya suatu Lembaga atau Badan yang dapat mengatur, memverifikasi , memvalidasi dan menjembatani antara pihak pembangun (Developer) dengan Pemerintah.

Sebagai Unit atau Lembaga pelayanan yang menjembatani hal tersebut ULP (Unit Layanan Pengadaan) yang dibentuk berdasarkan Perwal 033 thn 2013 dan menjadi satu kesatuan dengan Bidang pembangunan dan sumberdaya, sejak Desember 2016 berubah menjadi BLP (Badan Layanan Pengadaan) berdasarkan Perwal 1376 Tahun 2016 dan menjadi Mandiri karena terpisah dari Bidang Pembangunan, Hal tersebut dikatakan oleh Kasubag ( Kepala Sub Bagian ) Pelaksanaan Pengadaan di Badan layanan Pengadaan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung Rury Rofian, pada Bandung Menjawab di Media Lounge Balai Kota Bandung, Selasa (21/03/2017).

Rury mengatakan BLP sudah bukan merupakan Unit lagi sekarang dan sudah bisa dibilang menjadi SKPD Mandiri dikarenakan yang tadinya ada 28 Pokja (Kelompok Kerja) dari setiap SKPD (Satuan Kinerja Perangkat Daerah) kini sudah dikembalikan ke Masing-masing SKPD. “Ya jadi memang sekarang BLP sudah Mandiri karena kami sekarang sudah bukan lUnit Ad Hoc lagi dan kami sudah memiliki 31 Pokja di Badan Kami sehingga semua penanganan Proses Pelelangan akan di kerjakan oleh Pokja-Pokja tersebut,” papar Rury.

Rury menuturkan dalam BLP kini ada 3 Sub Bagian yang menangani proses pengadaan yang berlangsung di Pemerintah Kota Bandung, yaitu; Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan, Sub Bagian Pelaksanaan dan Pengadaan dan Sub Bagian Pengembangan Sistem Pengadaan atau lebih dikenal dengan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). “Jadi di BLP kita melakukan Interaksi dengan SKPD dari awal perencanaan saat pada desk anggaran, pengkajian ulang proses dan juga melakukan pembinaan dan monitoring pengadaan barang jasa pada semua SKPD, selain itu juga kita memberikan klinik pengadaan atau coaching klinik pengadaan untuk semua skpd,” tutur Rury.

Rury juga menambahkan sebelumnya juga menjadi Program ULP Percontohan dan merupakan salah satu komponen dari Program Modernisasi Pengadaan hasil kerja sama LKPP dengan Millenium Challange Account-Indonesia (MCA-I) yang pada tahap pertama telah terpilih 29 ULP di K/L/D/I tahun 2013. Program ini memasuki tahap kedua dengan memfasilitasi 15 ULP tambahan untuk dijadikan ULP Percontohan periode 2016-2018. “Sejak 2013 kami sudah banyak menjadi percontohan baik di tingkat Nasional maupun Internasional , itu terbukti dengan datangnya World Bank kepada Kami untuk menjadikan LPSE dan BIRM (Bandung Integrated Resource Management) untuk menjadi Pilot Project bagi mereka,” tambah Rury.

Sementara itu berkaitan dengan Paket yang sudah di lelang pada tahun 2016 , Rury mengatakan ada 855 Paket pekerjaan Lelang yang telah di proses dari 75 SKPD dengan 45 Paket tercatat Gagal lelang karena alasan kelengkapan administrasi dan pemahaman fihak pemohon pada dokumen lelang, sedang kan untuk tahun 2017 Rury mengatakan baru masuk sekitar 42 Paket lelang yang sedang di Proses yang didalamnya ada 20 paket pembangunan Prioritas. “Ya dari 855 paket dari tahun 2106 ada 45 Paket yang gagal lelang diantaranya yaitu Pembangunan GGM (Gelanggang Generasi Muda) karena tidak ada penawaran yang masuk dan pada 2017 ini sudah ada 42 paket yang diproses dan diharapkan mungkin akan mencapai 600 paket sampai akhir 2018,” jelasnya.

Dari 42 paket yang sedang diproses Rury mengatakan terdapat 20 paket Pekerjaan Prioritas Pembangunan Kota Bandung yaitu; Gedung RSKIA (Rumah Sakit Ibu dan Anak),LPTQ Gedebage,Alun – alun Cibiru,Mesjd Raya Alun-alun Cibiru,Rumah Budaya Cibiru,Gedung Pramuka,Apartemen Rakyat Taman Sari,Kolam retensi 3 titik Sarimas,Sirnaraga dan Babakan jeruk,Pembangunan tol air 2 titik Pagarsih dan Dr Junjunan, Pedestrian  yaitu Jl siliwangi Jl taman sari Dipatiukur tahap 2, Sulanjana, Haryabanga, Merdeka, Katamso, Setiabudi, Cipaganti, Elang terminal, Cibadak, Pajajaran, Ganesha, Dewi sartika, Sudirman tahap 2, Cihampelas tahap 2, Babakan Siliwangi, Taman tegalega tahap 2, Teras cihampelas tahap 2, Flyover dan LRT ( Light Rapid Transit). “Dari 42 yang sudah masuk ada beberapa proyek pembangunan yang prioritas sudah dalam proses pelelangan dan harapannya lainnya akan menyusuk pertengahan tahun ini,” paparnya.

Berkaitan dengan Hambatan pada SKPD yang belum menyerahkan ajuan lelang Rury mengatakan karena masih dalam proses pembentukan SOTK (Satuan Organisasi Kinerja Daerah) baru mungkin masih belum terbentuk Panitia-panitia Barang Jasa di SKPD mereka karena setiap SKPD yang akan mengajukan proses penanganan dan pelelangan ke pokja BLP harus menyediakan meteri dan dokumen pelelangan dari mulai administtasi sampai panitia pelelangan. “Ya kaRena masih berbenah mungkin masik belum terbentuk Panitia-panitia Barang Jasa di SKPD yang baru berubah SOTK nya sehingga belum bisa mengajukan Proyek ke kami,” ujarnya. (red04)

About andry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*